Tugas Pokok

Tugas Pokok

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
  2. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang lingkungan hidup;
  3. pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
  4. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
  5. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
  6. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
  7. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
  8. pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
  9. pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
  10. pengembangan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
  11. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
  12. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  14. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  15. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  16. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  17. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
  18. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  19. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  20. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  21. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya